Presiden Mau Datang, Kami Diminta Pindah
Kabar itu datang dengan cara paling resmi yang kami kenal. Lewat pengeras suara masjid yang suaranya selalu terdengar seperti sedang menyesali hidup.
“Perhatian… perhatian… diberitahukan kepada seluruh warga…”
Kami berhenti mengunyah singkong. Ayam-ayam berhenti berkokok. Bahkan angin seolah menahan napas.
“Presiden akan melakukan kunjungan kerja ke kabupaten kita.”
Setelah itu, tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada tanggal. Tidak ada agenda. Tidak ada alasan. Tapi sejak saat itu, kampung kami mendadak berperilaku seperti anak kos yang baru ingat besok orang tua datang.
Hari pertama setelah pengumuman, jalan tanah di depan rumah kami yang selama belasan tahun tidak pernah merasa perlu diperbaiki karena dianggap bagian dari kearifan lokal mendadak diukur.
Orang-orang berseragam datang membawa meteran, peta besar, dan wajah-wajah serius yang tampak seperti baru lulus pelatihan
“cara terlihat penting”.
“Ini nanti dilewati rombongan,” kata salah satu dari mereka.
“Rombongan siapa?” tanya Pak Rahman, warga senior yang kalau tidak bertanya justru mencurigakan.
“Rombongan nasional,” jawabnya mantap.
“Nasional itu dari mana?” Pak Rahman tidak menyerah.
Orang itu berpikir sejenak. “Dari pusat.”
“Pusat apa?”
“Pusat… ya pusat.”
Jawaban itu cukup. Di kampung kami, pusat adalah arah mata angin kelima yang tidak pernah ditunjuk di peta.
Hari kedua, spanduk muncul. Bukan satu. Bukan dua. Tapi banyak. Terlalu banyak untuk kampung yang biasanya hanya punya satu spanduk tujuh belasan yang dipakai ulang sampai hurufnya luntur.
Spanduk pertama bertuliskan
SELAMAT DATANG BAPAK PRESIDEN
Spanduk kedua
DESA KAMI SIAP MENDUKUNG PROGRAM NASIONAL
Spanduk ketiga
MENUJU DESA MAJU DAN MANDIRI
Spanduk keempat sempat berbunyi
DESA KAMI SIAP DIPINDAH
Tapi cepat diturunkan karena dianggap tidak sinkron dengan narasi.
Sore itu, kami dikumpulkan di balai desa. Kursi plastik berjejer rapi. Air mineral disediakan. Bahkan ada snack. Pertanda acara ini serius.
Kepala Desa berdiri di depan, membawa map tebal.
“Bapak Ibu,” katanya dengan suara lembut seperti orang hendak menyampaikan kabar duka yang sudah disetujui atasan, “kampung kita mendapat kehormatan.”
Kami saling pandang. Kehormatan biasanya datang membawa masalah.
“Sebagai bagian dari program nasional,” lanjutnya, “akan dibangun Koperasi Desa Unggulan.”
“Koperasi apa, Pak?” tanya seorang ibu.
Kepala Desa membuka map. Menutupnya lagi. Membuka lagi.
“Namanya panjang,” katanya. “Kita sebut saja Koperasi.”
“Dibangun di mana?” tanya Pak Rahman.
Kepala Desa menunjuk peta besar yang dibentangkan.
Garis merah tebal melingkari rumah kami seperti bekas stempel di berkas yang sudah diputus.
“Di sini.”
“Lah, itu rumah kami semua,” kata seseorang.
Pejabat dari kabupaten maju. Sepatunya mengilap, celananya rapi, wajahnya tenang seperti orang yang yakin tidak akan terdampak.
“Ini tanah negara,” katanya ringan.
Kalimat itu jatuh tanpa peringatan, seperti palu sidang yang tidak memberi kesempatan banding.
“Sejak kapan?” tanya Pak Rahman.
“Sejak dulu.”
“Dari dulu yang mana?”
“Secara historis.”
Kami mengangguk. Kata historis terdengar sangat kuat, meski tidak menjelaskan apa pun.
“Berarti kami ilegal?” tanya seorang bapak.
“Bukan ilegal,” jawab pejabat itu cepat.
“Belum tertib administrasi.”
Kami merasa lebih baik. Tidak tertib terdengar seperti lupa pakai sepatu, bukan kehilangan rumah.
“Relokasinya ke mana?” tanya ibu-ibu.
Pejabat itu tersenyum. Senyum orang yang baru sadar dompetnya tertinggal.
“Untuk sementara, menyesuaikan.”
“Kompensasi?”
“Ini demi kepentingan bersama.”
Kalimat itu keluar dengan lancar. Seperti sudah dihafal sejak diklat.
Hari berikutnya, tentara datang.
Lengkap. Rapi. Cepat. Disiplin.
“Berapa lama bangunnya?” tanya seseorang.
“Tiga hari,” jawab komandan dengan bangga.
“Tiga hari koperasi?” tanya Pak Rahman.
“Tiga hari semuanya,” jawabnya. “Kalau rumah, tergantung.”
Hari pertama, rumah Pak Rahman roboh. Ia berdiri sambil memegang papan kayu.
“Rumah saya kalah cepat dari koperasi,” katanya datar.
Hari kedua, separuh kampung hilang. Anak-anak bermain petak umpet, tapi selalu kalah karena tidak ada lagi tempat bersembunyi.
Hari ketiga, koperasi berdiri.
Tegak. Megah. Merah-putihnya menyilaukan mata. Seperti ingin memastikan semua orang tahu, ini resmi.
Spanduk baru dipasang
KOPERASI DESA SEJAHTERA
DIBANGUN CEPAT DEMI RAKYAT
Kami membaca itu sambil berdiri di tanah kosong.
“Cepat sekali ya,” kata seorang ibu.
“Iya,” jawab Pak Rahman. “Cepatnya bukan main, rakyatnya.”
Presiden datang dua hari kemudian.
Kampung kami mendadak bersih. Jalan mulus. Sampah lenyap. Bahkan ayam-ayam tampak berjalan lebih nasionalis.
Kami diminta berdiri rapi.
“Yang rumahnya sudah tidak ada, jangan di depan,” kata aparat.
“Kenapa?” tanya seseorang.
“Nanti mengganggu visual.”
Presiden tersenyum. Pita dipotong. Kamera menyala. Tepuk tangan menggema.
“Ini bukti negara hadir sampai ke desa,” kata seorang pejabat di mikrofon.
Aku menoleh ke ibuku. Negara hadir. Rumah kami izin tidak ikut.
Setelah rombongan pergi, segalanya kembali normal. Spanduk diturunkan. Tenda dibongkar. Tentara pulang.
Koperasi berdiri sendiri. Megah. Kosong.
Kami duduk di tanah.
“Kita ke mana?” tanya seseorang.
“Menunggu,” jawab aparat.
“Menunggu apa?”
“Proses.”
Malamnya, pengeras suara masjid berbunyi lagi.
“Warga diminta bersabar. Semua demi kemajuan.”
Aku mengangguk di gelap.
Presiden sudah datang.
Koperasi sudah berdiri.
Program nasional sukses.
Kami?
Kami sukses dipindahkan tanpa tahu ke mana.
Dan itu sudah sesuai program.